Terdapat definisi yang berbeda mengenai penghasilan menurut akuntansi dan peraturan perpajakan. Hal ini wajar-wajar saja mengingat pembuat kebijakan serta tujuan dari kedua peraturan ini juga berbeda. Standar akuntansi bertujuan untuk menyediakan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik-karakteristik tertentu guna menghasilkan informasi yang handal dan memadai dalam membuat keputusan sedangkan peraturan perjapakan lebih berorientasi pada potensi yang bisa diperoleh dalam meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan fiskal. Untuk itu, pengertian penghasilan antara akuntansi dan perpajakan bisa berbeda namun pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Pengetahuan akan definisi penghasilan dari dua sudut pandang yang berbeda saya rasa sangat diperlukan terutama bagi yang berkecimpung di bidang akuntansi dan juga perpajakan.  Namun di sini saya hanya membahas penghasilan secara garis besarnya saja, rinciannya bisa dilihat lebih lanjut pada masing-masing standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang mengaturnya.

Dalam KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan), penghasilan disebut sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto (ekuitas) dalam bentuk penambahan aset atau penurunan liabillitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan ini terbagi menjadi pendapatan dan keuntungan yang masing-masing punya pengertian tersendiri. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh entitas yang berasal dari aktivitas operasi utama (core business). Jika inti bisnisnya adalah menjual barang dagang maka pendapatannya adalah penjualan atas barang dagang tersebut, jika aktivitas utamanya adalah jasa maka pendapatannya adalah fee atas jasa yang diberikan tersebut. Di sisi lain, keuntungan berbeda dengan pendapatan, keuntungan merupakan kenaikan aset neto yang terjadi secara insidental di luar aktivitas utama perusahaan. Contohnya adalah saat perusahaan menjual aset tetapnya di atas nilai buku aset tetap tersebut. Selisih tersebut harus diperlakukan sebagai keuntungan dan bukan pendapatan karena tidak berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan.

Pendapatan secara khusus diatur dalam PSAK 23 yang dibuat berdasarkan IAS 18 Revenue. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Seperti disebutkan di awal, pendapatan berbeda dengan keuntungan. Keuntungan adalah pos lain yang memenuhi definisi penghasilan yang mungkin timbul atau tidak timbul dalam aktivitas normal perusahaan. kriteria pengakuan pendapatan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengakuan aset yakni jika kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat berupa: 1) penjualan barang dagang, 2) pendapatan atas jasa, 3) pendapatan atas penggungaan aset seperti sewa, bunga, dan royalti, 4) pendapatan atas penjualan aset lain selain persediaan barang dagang. Untuk masing-masing pendapatan yang disebutkan di atas terdapat beberapa kriteria pengakuan namun secara umum adalah sebagai berikut:

  1. Pendapatan atas penjualan barang dagang: saat barang dagang diserahkan atau saat risiko dan manfaat atas kepemilikan barang sudah beralih ke pembeli
  2. Pendapatan atas jasa yang diserahkan: saat biaya jasa dapat ditagihkan
  3. Pendapatan atas penggunaan aset seperti sewa, bunga, dan royalti: saat berlalunya waktu atau saat aset digunakan
  4. Pendapatan atas penjualan aset lain selain persediaan: saat penjualan atau pertukaran.

Kurang lebih seperti itulah yang dimaksud dengan penghasilan menurut standar akuntansi. Lalu bagaimana dengan perpajakan?. Peraturan perpajakan khususnya di Indonesia memiliki definisi yang lain dengan yang dijelaskan di atas. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun. Definisi tersebut jelas berbeda dengan definisi penghasilan dalam standar akuntansi namun secara substansi tidak jauh berbeda. Lebih lanjut, dalam peraturan perpajakan penghasilan terbagi atas penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan bukan objek pajak, dan penghasilan final.

Penghasilan yang merupakan objek pajak diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 4 ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut, yang termasuk ke dalam penghasilan objek pajak adalah:

  1. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
  2. Laba usaha
  3. Hadiah undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan
  4. Penghasilan atas pengalihan harta
  5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  7. Sewa
  8. Royalti
  9. Dividen
  10. Penghasilan atas selisih kurs mata uang asing
  11. Penghasilan atas revaluasi aset
  12. Premi asuransi
  13. Surplus Bank Indonesia
  14. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
  15. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

Sedangkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 adalah sebagai berikut:

  1. Sumbangan atau bantuan, termasuk zakat dan sumbangan lain yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
  2. Harta hibah, sumbangan, atau bantuan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
  3. Warisan yang telah diterima oleh ahli waris
  4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal
  5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuran jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna
  6. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  7. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
  8. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu
  9. Bantuan yang diberikan oleh BPJS
  10. Dan lain sebagainya

Diantara penghasilan yang merupakan objek pajak, sebagiannya adalah penghasilan final. Yang dimaksud dengan penghasilan final adalah penghasilan yang tidak dapat dikreditkan terhadap penghasilan lain yang bersifat tidak final. Penghasilan final diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, yang termasuk ke dalam penghasilan final adalah sebagai berikut:

  1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bungan obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
  2. Hadiah undian
  3. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, transaksi derivatif, dan transaksi penjualan saham atau penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
  4. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan, dan
  5. Penghasilan tertentu lainnya.

Kurang lebih seperti itulah penghasilan menurut Akuntansi dan Perpajakan. Semoga bermanfaat.

Reference:

  • Martani, Veronica NPS, Wardhani, Farahmita, Tanujaya, dan Hidayat. 2015. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2. Salemba Empat: Jakarta.
  • Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Salemba Empat: Jakarta.
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan

 

 

 

 

Advertisements