Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Dasar hukum pajak penghasilan yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 36 tahun 2008. Yang dimaksud dengan penghasilan itu sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun. Dilihat dari segi lembaga yang memungutnya, pajak penghasilan termasuk ke dalam pajak pusat sedangkan jika dilihat dari sifanya termasuk ke dalam pajak subjektif. Pajak penghasilan yang seringkali dibahas pada umumnya adalah pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 (A), dan 29. Dan untuk kali ini yang akan dibahas adalah mengenai pajak penghasilan pasal 21.

Bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP), pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh diatur dalam pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan yang dikenakan pajak dalam hal ini meliputi gaji, honararium, tunjangan, upah, dan pembayaran lain dalam nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi. Jenis tarif yang digunakan dalam PPh 21 adalah tarif progresif dengan tarif yang semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Sebelum membahas contoh perhitungan PPh 21, ada baiknya kita mengetahui siapa pemotong PPh 21, siapa wajib pajak PPh 21, kapan saat terutangnya PPh 21, dan berapa tarifnya.

Siapa yang menjadi pemotong pajaknya? Pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

  1. Pemberi kerja,
  2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah,
  3. Badan penyelenggara jaminan sosial dan tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiunan dan jaminan hari tua,
  4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
  5. Dan penyelenggara kegiatan.

Sedangkan yang tidak termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

  1. Kantor perwakilan Negara Asing
  2. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  3. Pemberi kerja orang pribadi yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Lalu siapa yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21? Berikut adalah wajib pajak PPh 21 orang pribadi:

  1. Pegawai
  2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
  3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, aktuaris, dan penilai.
  • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, penulis, dan seniman lainnya.
  • Olahragawan
  • Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  • Pengarang, peneliti, penterjemah
  • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  • Agen iklan
  • Pengawas atau pengelola proyek
  • Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  • Petugas penjaga barang dagangan
  • Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

4.  Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

  • Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
  • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  • Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
  • Peserta kegiatan lainnya

Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam wajib pajak PPh 21 adalah:

  1. Pejabat atau perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan dan pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
  2. Pejabat perwakilan organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Kapan saat terutang PPh pasal 21?

Saat terutang pajak penghasilan pasal 21 dibagi menjadi dua yakni bagi penerima dan pemberi penghasilan. Bagi penerima, pajak penghasilan terutang saat penerima memperoleh pembayaran penghasilan atau saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Bagi pemberi kerja, saat terutang PPh 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Berapa tarif PPh 21?

Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diatur dalam pasal 21 (orang pribadi) adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Nah kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan PPh 21, siapa pemotongnya, siapa wajib pajaknya, kapan saat terutangnya, dan berapa tarifnya. Sekarang kita akan membahas contoh perhitungan dari PPh 21. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa tidak dikenakan pajak bagi penghasilan yang berada dibawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang berlaku mulai tahun pajak 2015 berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:

PTKP
Tidak Kawin (TK) Rp 54.000.000,00
Kawin (K/0) Rp 58.500.000,00
Anak 1 (K/1) Rp 63.000.000,00
Anak 2 (K/2) Rp 67.500.000,00
Anak 3 (K/3) Rp 72.000.000,00

Jumlah PTKP ini naik sebesar 48% dari yang sebelumnya. Perlu diperhatikan pula bahwa terdapat biaya jataban dan biaya pensiun yang merupakan pengurang pendapatan bruto dalam perhitungan PPh 21 yang masing-masing besarnya adalah 5% dari pendapatan bruto untuk biaya jabatan setinggi-tingginya adalah Rp 6.000.000 dalam satu tahun atau Rp 500.000 dalam satu bulan dan 5% dari penghasilan bruto untuk biaya pensiun setinggi-tingginya adalah Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

Menginat terdapat banyak sekali contoh kasus dalam perhitungan PPh 21 maka contoh yang kali ini akan dibahas hanya meliputi pajak atas gaji bulanan, gaji harian/mingguan, PPh 21 atas gaji dan bonus, dan PPh 21 atas rapel. Contoh perhitungan ini adalah untuk pegawai tetap, terdapat perhitungan yang sedikit berbeda untuk PPh 21 bagi pegawai tidak tetap.

Notes: bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif pajak yang dikenakan lebih tinggi 20%

Contoh 1 : Gaji Bulanan

Pak budi merupakan pegawai PT. Accorner Retailindo dengan gaji sebulan sebesar Rp 4.500.000,00. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayarkan oleh perusahaan yang masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3% dari gaji. Pak budi membayar iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp 150.000,00 dan Rp 50.000,00. Pak budi sudah menikah dan memiliki 1 anak. Jumlah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Pak budi adalah sebagai berikut:

gaji sebulan

Contoh 2 : Upah harian/mingguan

1 Gaji mingguan

Pak budi merupakan pegawai tetap dengan gaji mingguan sebesar Rp 1.000.000,00 membayar iuran pensiun dan jaminan hari tua masing-masing sebesar Rp 100.000,00 dan Rp 50.000,00. Perusahaan tempat pak budi bekerja tidak mengikuti program jamsostek.

gaji mingguan

2 Gaji harian

Sama dengan contoh sebelumnya hanya saja kali ini pak budi menerima gaji harian sebesar Rp 150.000,00 yang dibayarkan per hari.

gaji harian

Contoh 3 : Gaji dan Bonus

Pada contoh PPh 21 atas gaji bulanan di atas, dimisalkan pak yudi menerima bonus pada akhir tahun sebesar Rp 20.000.000,00. Perhitungan PPh 21 atas bonusnya adalah sebagai berikut:

gaji dan bonus

Contoh 4 : Rapel

Menggunakan contoh di atas, misalkan pada bulan Juli 2015 pak yudi menerima kenaikan gaji sebesasr Rp 500.000,00. Kenaikan gaji tersebut berlaku surut sejak tanggal 1 januari 2015 Sehingga pak yudi menerima rapel sebesar Rp 3.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari sampai dengan Juni 2015). Perhitungan PPh 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

rapel

Cukup sekian mengenai contoh perhitungan PPh 21 orang pribadi, semoga bermanfaat 😉

 

 

Advertisements