Dalam UU Pajak Penghasilan, penyusutan adalah konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, sedangkan amortisasi adalah konsep alokasi harga perolehan harta tidak berwujud dan harga perolehan sumber alam. Jadi pengertian amortisasi dalam UU PPh juga mencakup pengertian deplesi seperti yang ada dalam akuntansi.

Penyusutan

Harta tetap berwujud dalam UU PPh dikelompokkan ke dalam Harta Tetap Berwujud Bukan Bangunan dan Harta Tetap Berwujud Bangunan. Bukan Bangunan terbagi ke dalam empat kelompok dimulai dari:

  • Kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun
  • Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun
  • Kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun
  • Kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun

Bukan bangun terdiri atas kelompok bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan bangunan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun. Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan.

Metode penyusutan yang diperbolehkan untuk digunakan adalah metode garis lurus (straight line methode) dan saldo menurun (declining balance methode). Metode garis lurus boleh diterapkan untuk semua kelompok harta tetap bukan bangunan dan kelompok harta tetap bangunan baik permanen dan tidak permanen sedangkan metode saldo menurun hanya boleh diterapkan untuk semua kelompok dalam harta tetap bukan bangunan.

Amortisasi

Harta tak berwujud yang diamortisasi harga perolehannya terbagi ke dalam empat kelompok:

  • Kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun
  • Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun
  • Kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun
  • Kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun

Metode amortisasi garis lurus dan saldo menurun dapat diberlakukan atas semua kelompok harta tak berwujud seperti diuraikan di atas. Namun demikian, terhadap hak/pengeluaran di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, hak penambangan selain minyak dan gas, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber dan hasil alam lain, metode amortisasi yang diperkenankan adalah metode satuan produksi. Jika terdapat sisa hak/pengeluaran yang belum diamortisasi, maka atas sisa tersebut boleh diamortisasi sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Revaluasi

Revaluasi adalah penilaian kembali atas aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan nilai wajar atau nilai pasar riil aktiva per tanggal revaluasi. Adanya revaluasi akan mengakibatkan aktiva tetap dinilai pada nilai wajar atau nilai pasarnya bukan nilai buku aktiva tetap sehingga dapat menyebabkan kenaikan nilai atas aktiva tetap tersebut. Selisih lebih antara nilai wajar dengan nilai buku aktiva tetap yang direvaluasi akan dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%.

Revaluasi atas aktiva tetap harus didasarkan pada nilai wajar atau nilai pasar aktiva tetap yang berlaku pada saat revaluasi yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah. Dalam hal nilai wajar atau nilai pasar yang ditetapkan oleh ahli penilai tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, Direktur Jenderal pajak menetapkan kembali nilai wajar atau nilai pasar aktiva tetap yang bersangkutan.

Yang boleh melakukan revaluasi atas aktiva tetap adalah Wajib Pajak badan dan Badan Usaha Tetap, tidak termasuk wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan uang dollar Amerika Serikat, yang telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannnya revaluasi. Kewajiban pajak tersebut mencakup seluruh kewajiban pajak badan yang bersangkutan seperti PPh, PPN dan PPnBM, PBB, yang telah terutang sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi.

Sejak bulan dilakukannya revaluasi berlaku hal-hal sebagai berikut:

  • Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat revaluasi
  • Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang direvaluasi disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut
  • Perhitungan penyusutan dilakukan sejak bulan dilakukannya revaluasi atas aktiva tetap

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya revaluasi atas aktiva tetap berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan aktiva tetap pada awal tahun pajak yang bersangkutan
  • Sisa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal aktiva tetap pada awal tahun yang bersangkutan
  • Perhitungan penyusutan aktiva tetap dilakukan secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

Aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan untuk direvaluasi disusutkan menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya revaluasi atas aktiva tetap tersebut.

Advertisements