Akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang didalamnya terkandung informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan entitas suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun dapat dimaksudkan untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Berdasarkan PSAK 1 tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Sedangkan untuk tujuan khusus, laporan keuangan disusun mengikuti aturan spesifik dari regulator atau sesuai dengan kebutuhan khusus pemakainya seperti laporan keuangan yang ditujukan untuk perpajakan, yang ditujukan untuk regulator lain seperti Bank Indonesia (untuk perusahaan yang bergerak di lembaga keuangan bank), atau untuk Departemen Keuangan (bagi lembaga keuangan non bank), maupun untuk tujuan manajemen.

Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan eksternal, dalam arti lain ialah pihak luar perusahaan yang beragam dan memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain. Jadi laporan keuangan yang bertujuan umum merupakan output dari akuntansi keuangan. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan masing-masing yang sifatnya spesifik membuat penyusun laporan keuangan memerlukan standar yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Diperlukannya standar akuntansi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum diantaranya adalah agar laporan keuangan yang disusun dapat dibuat seragam dan mudah difahami oleh banyak pihak sehingga dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar kalangan pengguna laporan.

Namun demikian, laporan keuangan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan baik mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, maupun arus kas perusahaan. Laporan keuangan yang disusun juga dimaksudkan sebagai sarana bagi manajemen dalam mempertanggungjawabkan sumber daya perusahaan yang dikelola dan dipercayakan kepadanya. Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah untuk:

  1. Memberikan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan suatu periode tertentu yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
  2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya
  3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.

Laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP). Saat ini salah satu bentuk prinsip akuntansi yang berlaku umum yang digunakan di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut PSAK 1 laporan keuangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

  1. Laporan Posisi Keuangan yang memuat daftar aset, liabilitas, dan ekuitas entitas suatu periode.
  2. Laporan Laba Rugi Komprehensif yang memuat kinerja entitas suatu periode.
  3. Laporan Perubahan Ekuitas yang memuat perubahan ekuitas suatu periode.
  4. Laporan Arus Kas yang memuat kas yang dihasilkan entitas suatu periode.
  5. Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat rincian mengenai pos-pos yang terdapat dalam empat laporan keuangan sebelumnya.

Indonesia memiliki empat standar akuntansi yang berlaku yang disebut dengan 4 pilar standar akuntansi. Standar-standar tersebut adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah. Kesemuanya memiliki karkateristik masing-masing yang berbeda baik dari sisi entias, pelaporan, dan cara menggunakannya. Berikut merupakan penjelasan masing-masing standar.

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang memiliki akuntanbilitas publik signifikan yang terdaftar di pasar modal dan entitas fidusia (yang menggunakan dana yang berasal dari masyarakat seperti asuransi, bank, dan dana pensiun). Standar Akuntansi Keuangan mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) yang disusun oleh Internasional Accounting Standard Board (IASB) mengingat Indonesia, melalui IAI, pada tahun 2008 memutuskan untuk mengadopsi IFRS dan mulai berlaku efektif pada tahun 2012.

Standar Akuntansi Keuangan yang diadopsi dari IFRS tak berarti bahwa Indonesia tidak memiliki standar akuntansi sendiri. Disamping menterjemahkan IFRS ke dalam bahasa Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) juga melakukan analisis apakah IFRS sesuai dengan kondisi hukum dan bisnis yang berkembang di Indonesia. Jika diperlukan, DSAK akan membuat pengecualian atau membuat aturan tambahan dalam standar. Penjelasan mengenai penambahan dan pengurangan dari IFRS yang diadopsi diletakkan di depan PSAK yang diterbitkan sehingga pemakai standar dapat dengan mudah mengetahui perbedaan dari IFRS dan PSAK.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Signifikan (SAK-ETAP)

SAK-ETAP merupakan standar yang diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan yang salah satunya adalah entitas yang tidak melakukan kegiatan dan menghimpun dana di bursa efek. Penggunaan istilah Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik memberikan kesan bahwa entitas tidak memiliki akuntabilitas. Padahal semua entitas memiliki akuntabilitas hanya saja tingkat akuntabilitas masing-masing entitas dapat berbeda. Standar ini mengadopsi IFRS for small-medium enterprise.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan tidak dapat menggunakan SAK-ETAP yaitu:

  1. Entitas yang melakukan kegiatan di pasar modal.
  2. Entitas yang menghimpun dana dari masyarakat melalui Penawaran Umum efek di Pasar Modal (emiten).
  3. Entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi.
  4. Entitas yang merupakan perusahaan publik
  5. Lembaga keuangan nonbank. (Soekrisno, 2011)

SAK-ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang ada saat ini. Berikut merupakan contoh penyederhanaannya:

  1. Penilaian aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi tidak menggunakan nilai wajar melainkan menggunakan harga perolehan setelah tanggal perolehan.
  2. Tidak ada pengakuan baik liabilitas maupun aset pajak tangguhan, beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan perpajakan.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-Syariah)

SAK-Syariah adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas yang menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip syariah islam. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK-Syariah) yang terdiri dari kerangka konseptual penyajian dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Bank Syariah, sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, menggunakan PSAK sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan, Bank syariah menggunakan dua standar akuntansi.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangannya. Standar Akuntansi Pemerintahan ini berbasis akrual dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Sebelumnya SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan berbasis kas.

Entitas yang dimiliki oleh pemerintah baik berupa BUMN, BUMD, atau BLU (Badan Layanan Umum) menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Laporan keuangan BLU akan digabungkan dengan laporan keuangan pemerintah sementara laporan keuangan BUMN atau BUMD tidak digabungkan dengan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah hanya mencatat investasi dalam BUMN/BUMD dalam laporan keuangannya.

Oke cukup sekian mengenai laporan keuangan dan standar akuntansi, terimakasih sudah berkunjung, semoga bermanfaat 🙂

Baca selanjutnya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Advertisements