Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak terbagi ke dalam pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat sedangkan pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak negara di antaranya adalah Pajak Penghasilan (Badan dan Orang Pribadi), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah jadi PPB-P2 saat ini merupakan pajak daerah bersamaan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Baca: PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah).

PAJAK NEGARA

Berikut merupakan pengertian dan dasar hukum masing-masing pajak negara:

  1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik badan maupun orang pribadi dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan sebelumnya dinamakan Pajak Perseroan untuk badan dan Pajak Pendapatan untuk perorangan. Dasar hukum PPh adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 ini merupakan perubahan undang-undang pajak penghasilan yang ke empat. PPh yang umumnya dipelajari di bangku perkuliahan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasa 4 ayat 2 (PPh Final).

  1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tak langsung yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa yang termasuk ke dalam kategori Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang tergolong mewah. Dasar hukum PPN dan PPnBM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Sebelumnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinamakan Pajak Penjualan.

  1. Bea Meterai

Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang-undang No.13 Tahun 1985. Undang-undang ini disebut juga dengan Undang-undang Bea Meterai dan berlaku efektif mulai 1 januari 1986. Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen. Besarnya tarif Bea Meterai dan batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000.

  1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah beralih sepenuhnya menjadi pajak daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi PBB-P2 saat ini sepenuhnya telah dikelola oleh pemerintah daerah.. Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah ini berlaku sejak 1 januari 2013. Sedangkan PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih dikelola oleh pemerintah.

PAJAK DAERAH

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi pajak daerah tingkat 1 (Kabupaten/Kota) dan pajak daerah tingkat 2 (Propinsi). Berikut merupakan pajak daerah baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Propinsi berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009:

Pajak Provinsi:

  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota:

  • Pajak Hotel
  • Pajak Restoran
  • Pajak Hiburan
  • Pajak Reklame
  • Pajak Penerangan Jalan
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir
  • Pajak Air Tanah
  • Pajak Sarang Burung Walet
  • Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Oke cukup sekian mengenai Pajak Negara dan Pajak Daerah, terimakasih sudah berkunjung, semoga bermanfaat 🙂

Advertisements