Kita dapat memahami pajak sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat terhadap negara. Singkatnya, pajak merupakan bentuk partisipasi, kontribusi, dan sumbangsih rakyat dalam membangun negara dengan memberikan sejumlah uang kepada negara. Dengan demikian, pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang dimaksudkan untuk pembangunan negara yang pada gilirannya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Kalau kita lihat dari definisi di atas, pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

  • Iuran rakyat kepada negara
  • Berdasarkan undang-undang
  • Tanpa jasa timbal (kontraprestasi)
  • Digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara

Jadi bisa  kita simpulkan bahwa pajak adalah milik kita sebagai rakyat dan yang mengelolanya adalah pemerintah, hanya saja manfaat dari iuran yang kita bayarkan tersebut kita nikmati secara tidak langsung yakni melalui program-program pembangunan negara yang dijalankan oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana lainnya yang memang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat dipaksakan jadi ya mau ga mau suka ga suka ya tetep harus bayar pajak kalau ga bayar bisa kena sanksi hukum pastinya, ya itung-itung berkontribusi membangun negara ( sok bijak 😀 ). Di indonesia sendiri pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat  2.

Sebenernya fungsi pajak sendiri itu apa sih?     

Pajak sendiri berfungsi sebagai budgetair (sumber dana) pemerintah untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran dan sebagai reguleren (pengatur). Sebagai reguleren maksudnya adalah melalui pajak pemerintah dapat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya?

Contohnya pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap minuman keras dan barang-barang yang tergolong mewah untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan gaya hidup yang konsumtif. Contoh lainnya adalah pajak 0% atas ekspor untuk mendorong ekspor produk negara agar dapat bersaing di pasar internasional.

Sok nanya apa lagi? 😀

Agar pajak yang dipungut tidak mengalami hambatan dan kendala maka syarat-syarat berikut harus dapat dipenuhi:

  1. Pemungutan pajak harus adil, baik adil dalam hal undang-undang yang mengaturnya atau adil dalam pelaksanaanya.
  2. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), agar terdapat jaminan dan kepastian hukum.
  3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), Jangan sampai pemungutan pajak malah mengganggu perekonomian
  1. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil). Pemungutan pajak tidak boleh melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut sehingga biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan.
  1. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Ya harus sederhana atuh, kalau ribet mah malah jadi bikin males mau bayar pajaknya 😀 Syarat ini sudah dipenuhi oleh peraturan perpajakan yang baru. Examples:
  • Bea materai dari 167 macam tarif disederhanakan jadi cuman 2 tarif
  • Tarif tunggal diberlakukan atas Pajak Pertambahan Nilai yakni 10%
  • Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang berlaku baik bagi badan maupun orang pribadi.

Pajak dapat dikelompokan berdasarkan golonganya (pajak langsung dan tidak langsung), sifatnya (pajak subjektif dan pajak objektif), dan berdasarkan lembaga pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah). Untuk sistem pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem self assesment sehingga besarnya pajak terutang itu dihitung oleh wajib pajak sendiri berbeda dengan sistem official assesment yang besarnya pajak terutang dihitung oleh fiskus dan berbeda dengan sistem with holding yang pajak terutangnya dihitung bukan oleh wajib pajak ataupun fiskus melainkan pihak ketiga yang diberi wewenang.

Kapan utang pajak timbul dan kapan utang pajak terhapus?

Mengenai timbulnya utang pajak, terdapat dua ajaran: formil dan materil. Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak sedangkan ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul akibat berlakunya undang-undang. Ajaran formil diterapkan dalam sistem offical assestment sedangkan ajaran materil diterapkan dalam sistem self assestment.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh: pembayaran, kompensasi, penghapusan dan pembebasan, atau daluwarsa.

Hukum pajak termasuk ke dalam hukum apa?

Secara garis besar, hukum terbagi menjadi hukum perdata dan hukum publik. Nah hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari  bidang hukum, berlaku apa yang disebut lex specialist derogat lex generalis artinya hukum khusus mengalahkan hukum umum, jadi jika suatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam hukum khusus maka yang berlaku adalah hukum umum. Dalam hal ini hukum pajak adalah hukum khusus dan hukum publik adalah hukum umum.

Hukum pajak menganut faham imperatif (pelaksanaannya tidak dapat ditunda) bukan opportunis (pelaksanaanya dapat ditunda). Contohnya dalam hal pengajuan keberatan, sampai ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima maka wajib pajak yang mengajukan keberatan tersebut harus tetap membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai yang telah ditetapkan.

Well cukup sekian mengenai perpajakan, hehe maaf yah ga banyak dan ga detail, semangat terus buat belajar perpajakannya, semoga bermanfaat 🙂

Referensi:  Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Image was taken from: bisnis.liputan6.com

Advertisements